Pengusaha Tolak Keputusan Anies Baswedan Naikkan UMP

Gambar Gravatar

Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo dan Kadin Kadin Indonesia mendesak perusahaan-perusahaan DKI Jakarta untuk tidak mematuhi keputusan merevisi upah minimum provinsi atau MP3 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi 5,1 persen.

Salam dari Hariyadi Sukamdan, General Manager Apindo. Ia mengatakan, kasus yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 hingga menggugat pemeriksaan dan perkara tersebut ke PTUN atau PTUN apindo dan kadin juga meminta awak kapal untuk menuntut sanksi.

Para pemimpin daerah yang melanggar hukum dan tidak mengetahui isi sistem pengupahan yang dapat mengganggu hubungan perburuhan dan ekonomi global tidak dapat meninjau upah minimum di provinsi DKI seperti yang diumumkan oleh Gubernur DKI.

Sambil menunggu keputusan setelah PTUN yang sah menunggu keputusan dari PTUN dan sambil menunggu hubungan kerja tetap, kami menghimbau kepada perusahaan-perusahaan DKI Jakarta untuk tidak melamar profesi karena PP nomor 36 atau melanggarnya.

Pos terkait